Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Perpajakan dan Relevansi Asas Lex Specialis pada KUHP Baru
Tinjauan Yuridis | KUHP Baru Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Perpajakan: Relevansi Asas Lex Specialis Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menandai perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional. Kini, hukum tidak lagi diposisikan sebagai alat pembalasan semata, melainkan instrumen rehabilitasi. Namun, muncul perdebatan menarik ketika hal ini dihadapkan pada hukum pidana khusus, khususnya […]
NIK Jadi NPWP: Solusi Pajak Digital atau Bom Waktu Hukum?
Analisis Hukum Perpajakan NIK Jadi NPWP: Solusi Pajak Digital atau “Bom Waktu” Hukum? Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu kebijakan reformasi administrasi perpajakan yang paling fundamental. Langkah ini menandai transisi negara menuju sistem perpajakan berbasis data tunggal yang terintegrasi. Secara normatif, kebijakan ini sangat progresif untuk […]
Dari Menghukum ke Pemulihan: Jalan Baru Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
Opini Hukum & Lingkungan Dari Menghukum ke Pemulihan: Jalan Baru Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Sudah waktunya mengubah paradigma hukum lingkungan Indonesia. Hukum harus menjadi instrumen penyembuhan, bukan sekadar alat pembalasan. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, namun Environmental Performance Index (EPI) 2022 menempatkan kita di peringkat 164 dari 180 negara. Ini adalah alarm bahwa […]
Bisakah Praktik Bandarmology Dipidana? Menelusuri Unsur Hukum di Balik Goreng Saham di Pasar Modal Indonesia
Edukasi Hukum | Pasar Modal Bisakah Praktik Bandarmology Dipidana? Menelusuri Unsur Hukum di Balik Goreng Saham Istilah Bandarmology dalam beberapa tahun terakhir semakin sering muncul dalam percakapan investor ritel di Indonesia. Pendekatan ini merujuk pada upaya membaca pola transaksi pelaku besar yang dianggap mampu memengaruhi pergerakan harga saham. “Penting untuk membedakan secara tegas antara bandarmology […]